Pembangunan Seimbang dan Pembangunan Tidak Seimbang

KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL:

PEMBANGUNAN SEIMBANG DAN TIDAK SEIMBANG

 Pembangunan seimbang diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam

a.    memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.

b.    memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan.

 Sementara itu analisa Lewis (dalam Arsyad, 1992 : 257-259), menunjukkan bahwa perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

 Lewis, menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian terjadi invasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah :

a.    terdapat surplus di sektor pertanyan yang dapat dijual ke sektor non pertanian.

b.    produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi.  kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

 Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (Term of Trade) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi. Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian maka akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang tersebut.  Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.

 Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992: 262 – 270) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (i) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang, (ii) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, dan (iii) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

 Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu cara pilihan pengganti (substitution choice) dan cara pilihan penundaan (postpoinment choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan.

 Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau DirectlyProductive Activities (DPA).

 Ada 3 cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu

a.    pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut.

b.    pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan.

c.    pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan.

kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.